Sekitar 5.000 petani lahan pantai, Kamis (23/10), berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kulon Progo, Wates, DI Yogyakarta. Mereka menuntut agar izin penambangan pasir besi di pesisir pantai Kulon Progo secepatnya dicabut.
Pengunjuk rasa berasal dari enam desa pesisir di Kulon Progo, yakni Bugel, Garongan, Karangwuni, Karangsewu, Pleret, dan Panjatan. Selain mayoritas kaum pria, pengunjuk rasa juga terdiri atas ibu rumah tangga dan anak- anak.
Dalam kesempatan itu, petani menolak rencana penambangan pasir besi. Alasannya, hal tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian warga di bidang pertanian.
Selain itu, ada dua tuntutan lain. Pertama, Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo dan Ketua DPRD Kulon Progo Kasdiyono dituntut bertanggung jawab atas komitmen penolakan penambangan pasir besi yang telah ditandatangani di hadapan petani pada 27 Agustus 2007.
Kedua, menuntut Bupati mencabut izin eksploitasi pasir besi kepada PT Jogja Magasa Mining (JMM) selaku penambang.
Menurut Ketua Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo Supriyadi, bupati telah mengingkari komitmen penolakan penambangan dengan mengatakan penambangan pasir besi akan terus berjalan.
Unjuk rasa tersebut belum membuahkan hasil. Kemarin tak ada anggota DPRD atau pejabat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menemui pengunjuk rasa. Menurut Kepala Sekretariat DPRD Kulon Progo Djuwardi, semua anggota DPRD sedang melakukan kunjungan ke daerah.
”Ketua DPRD menghadiri pertemuan Asosiasi Ketua DPRD Kota dan Kabupaten di Jakarta. Bupati pun sedang di Jakarta dalam rangka tugas kerja,” katanya.
Duduki DPRD
Pengunjuk rasa akhirnya sepakat tinggal dan menduduki kantor DPRD sampai mereka ditemui pihak DPRD dan pemerintah daerah setempat.
Guna menjaga suasana unjuk rasa tetap kondusif, menurut Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kulon Progo Ajun Komisaris Besar Sumego Adie Soetojo, pihaknya akan mengerahkan 600 personel. ”Selain dari Polres Kulon Progo, petugas juga didatangkan dari Satuan Brimob (Brigade Mobil) dan Direktorat Samapta Kepolisian Daerah DI Yogyakarta,” ujarnya. (sumber :kompas)
Pengunjuk rasa berasal dari enam desa pesisir di Kulon Progo, yakni Bugel, Garongan, Karangwuni, Karangsewu, Pleret, dan Panjatan. Selain mayoritas kaum pria, pengunjuk rasa juga terdiri atas ibu rumah tangga dan anak- anak.
Dalam kesempatan itu, petani menolak rencana penambangan pasir besi. Alasannya, hal tersebut akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian warga di bidang pertanian.
Selain itu, ada dua tuntutan lain. Pertama, Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo dan Ketua DPRD Kulon Progo Kasdiyono dituntut bertanggung jawab atas komitmen penolakan penambangan pasir besi yang telah ditandatangani di hadapan petani pada 27 Agustus 2007.
Kedua, menuntut Bupati mencabut izin eksploitasi pasir besi kepada PT Jogja Magasa Mining (JMM) selaku penambang.
Menurut Ketua Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo Supriyadi, bupati telah mengingkari komitmen penolakan penambangan dengan mengatakan penambangan pasir besi akan terus berjalan.
Unjuk rasa tersebut belum membuahkan hasil. Kemarin tak ada anggota DPRD atau pejabat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menemui pengunjuk rasa. Menurut Kepala Sekretariat DPRD Kulon Progo Djuwardi, semua anggota DPRD sedang melakukan kunjungan ke daerah.
”Ketua DPRD menghadiri pertemuan Asosiasi Ketua DPRD Kota dan Kabupaten di Jakarta. Bupati pun sedang di Jakarta dalam rangka tugas kerja,” katanya.
Duduki DPRD
Pengunjuk rasa akhirnya sepakat tinggal dan menduduki kantor DPRD sampai mereka ditemui pihak DPRD dan pemerintah daerah setempat.
Guna menjaga suasana unjuk rasa tetap kondusif, menurut Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kulon Progo Ajun Komisaris Besar Sumego Adie Soetojo, pihaknya akan mengerahkan 600 personel. ”Selain dari Polres Kulon Progo, petugas juga didatangkan dari Satuan Brimob (Brigade Mobil) dan Direktorat Samapta Kepolisian Daerah DI Yogyakarta,” ujarnya. (sumber :kompas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar